SUSENAS 2013: KWADRAN TFR-CPR

No comment 1322 views

Oleh: Yulaecha Padma Ichwanny
Pada tulisan yang lalu (Kwadran TFR-CPR, Juli 2014) telah dibahas posisi empat belas kabupaten/kota di Kalimantan Barat dalam kwadran TFR-CPR berdasar hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012. Tulisan kali ini akan memaparkan posisi keempat belas kabupaten/kota di Kalimantan Barat dalam kwadran TFR-CPR berdasar hasil Susenas 2013.
CPR merupakan singkatan dari Contraceptive Prevalence Rate, yang menunjukkan perbandingan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah yang menggunakan metode kontrasepsi modern (IUD, implant, MOP, MOW, kondom, suntik, dan pil) terhadap jumlah PUS secara keseluruhan. Sementara TFR, singkatan dari Total Fertility Rate, yakni banyaknya anak yang dilahirkan oleh setiap perempuan berusia 15-49 tahun di suatu wilayah pada suatu saat tertentu. Secara nasional, target CPR kita adalah 67% dan TFR 2,66. Artinya adalah bahwa diharapkan minimal 67% dari seluruh PUS di Indonesia menggunakan kontrasepsi modern untuk mengatur kelahiran, dan setiap perempuan usia 15-49 tahun memiliki 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang anak.
CPR Kalimantan Barat pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 2,4 persen, dari 69,7% pada tahun 2012 menjadi 67,3% pada tahun 2013. Hal ini sangat disayangkan mengingat penurunan CPR dapat berimbas pada kenaikan jumlah anak yang akan dilahirkan. Meskipun demikian, CPR Kalimantan Barat sudah melebihi target nasional yang hanya sebesar 67 persen.
Susenas 2013 menunjukkan bahwa terdapat tujuh kabupaten/kota yang CPR-nya dibawah CPR provinsi, dan tujuh kabupaten yang memiliki CPR diatas CPR provinsi. Tiga kabupaten dengan CPR tertinggi adalah Melawi (79,8%), Sekadau (78,9%), dan Sanggau (77,3%). Sedangkan tiga kabupaten/kota dengan CPR terendah adalah Kota Pontianak (56,4%), Kota Singkawang (57,6%), dan Kabupaten Bengkayang (59,5%).
Susenas 2013 juga memperlihatkan bahwa diantara empat belas kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, hanya enam kabupaten/kota yang TFR-nya lebih tinggi daripada TFR Kalimantan Barat yang sebesar 2,48. Delapan kabupaten/kota lainnya memiliki TFR lebih rendah dibanding TFR provinsi. Tiga kabupaten/kota dengan TFR tertinggi di Kalimantan Barat adalah Kabupaten Bengkayang (3,2) dan Sambas (3,16), serta Kota Singkawang (3,02). Adapun tiga kabupaten dengan TFR terendah adalah Kabupaten Melawi (1,91), Kayong Utara (2,07), dan Kapuas Hulu (2,17).
Untuk lebih memudahkan analisis terhadap keempat belas kabupaten/kota dalam hal TFR dan CPR, kabupaten/kota tersebut dibagi kedalam empat kwadran TFR-CPR yang dibuat berdasar target nasional. Pembagian kabupaten/kota kedalam kwadran ini juga memudahkan dalam menyusun prioritas penggarapan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kalimantan Barat.
Kwadran I ditempati oleh kabupaten/kota dengan TFR dan CPR tinggi (diatas target). Kwadran II dihuni oleh kabupaten/kota dengan TFR tinggi dan CPR rendah. Kwadran I dan II merupakan prioritas penggarapan Program KKBPK untuk mengendalikan kuantitas penduduk. Kwadran III berisi kabupaten/kota dengan TFR dan CPR rendah, dan kabupaten/kota dengan TFR rendah dan CPR tinggi diposisikan dalam kwadran IV.
Kabupaten/kota yang terletak pada kwadran II merupakan Prioritas Garapan I karena rendahnya CPR di wilayah itu mengakibatkan tingginya TFR. Sementara kwadran I merupakan Prioritas Garapan II karena meskipun TFR di wilayah itu tinggi, penggunaan kontrasepsi (CPR) di wilayah bersangkutan terbilang tinggi. Pada tahun 2013, tidak ada kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang menempati kwadran I, sehingga fokus penggarapan Program KKBPK dapat diarahkan pada kabupaten/kota yang menempati kwadran II, yakni Sambas, Bengkayang, Mempawah, dan Singkawang.
Sambas, Bengkayang, Mempawah, dan Singkawang memiliki TFR yang tinggi dikarenakan rendahnya CPR. Posisi keempat kabupaten/kota ini dalam kwadran II menunjukkan rendahnya performa kabupaten/kota bersangkutan dalam Program KKBPK. Secara geografis, keempat kabupaten/kota ini relatif dekat dengan ibukota Kalimantan Barat (Kota Pontianak). Keempat kabupaten/kota juga relatif mudah dijangkau karena infrastruktur (jalan) yang bagus, dibandingkan Sanggau, Sekadau, Ketapang yang jalannya rusak, berlubang, dan banyak daerah yang belum diaspal. Artinya, hambatan untuk meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi di keempat kabupaten/kota ini terbilang rendah dibandingkan kabupaten/kota yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa infrastruktur dan akses pelayanan kontrasepsi bukanlah masalah utama di Sambas, Bengkayang, Mempawah, dan Singkawang. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Sambas memiliki kekhususan terkait kondisi geografisnya dimana terdapat dua kecamatan (Paloh dan Sajingan Besar) yang berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia.
Ditilik dari sejarahnya, Sambas, Bengkayang, dan Singkawang dulunya adalah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas, dan mengalami pemekaran hingga terbentuk dua kabupaten baru. Dari aspek ketenagaan, Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Singkawang tidak memiliki PLKB.
Pengelola Program KB di ketiga kabupaten ini pun terbatas jumlahnya dibandingkan jumlah kecamatan yang ada (19 kecamatan di Kabupaten Sambas) dan cakupan luas wilayah yang harus dijangkau. Akibatnya penyuluhan mengenai alat kontrasepsi, jenis, manfaat dan efek samping yang mungkin ditimbulkan tidak dapat dilakukan secara komprehensif ke seluruh lapisan masyarakat.
Yang lebih menyulitkan lagi adalah masalah kelembagaan. Nomenklatur lembaga yang mengurusi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Bengkayang, Mempawah dan Singkawang terlalu panjang. Misalnya di Kabupaten Bengkayang, nomenkaltur lembaganya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPDPPKB). Ada empat program besar yang harus digarap di Bengkayang, sementara jumlah tenaga pengelola program sangat terbatas. Jangankan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, waktu mereka sebagian besar dihabiskan untuk menyelesaikan urusan administrasi.
Memang ada suatu cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi keterbatasan jumlah pengelola Program KKBPK dan ketiadaan PKB/PLKB, yaitu dengan memberdayakan kader di lapangan atau bekerjasama dengan ibu-ibu pengurus dan anggota PKK. Tetapi mereka harus diberikan pelatihan dan pendidikan mengenai pentingnya menggunakan alat atau obat kontrasepsi (alokon) yang lebih efektif dan efisien untuk mengendalikan kelahiran. Mereka harus mendapat informasi mengenai jenis-jenis alokon yang tersedia, keuntungan, kekurangan, dan kemungkinan efek samping yang mungkin ditimbulkan saat pemakaian, serta cara mengatasinya. Ini penting agar mereka dapat mengedukasi warga binaannya. Untuk itu, diperlukan anggaran yang memadai untuk pelatihan kader. Pemerintah daerah juga hendaknya menyediakan sejumlah dana untuk kaderisasi, pelatihan kader, dan penggerakan (transportasi) bagi kader.
Sejatinya, Program KKBPK adalah kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, khususnya pemerintah daerah. Pengendalian kelahiran akan sangat membantu pemerintah daerah setempat dalam melaksanakan tugasnya dan meningkatkan kinerjanya. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak masalah kependudukan yang harus diatasi, serta semakin banyak anggaran yang harus disediakan untuk pemenuhan kebutuhan dan pelayanan pendidikan dan kesehatan. (ypi)

Tags: