Kampung KB Diprioritaskan Di 2019

SEMARANG (08/01/2019) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) beserta mitra kerjanya akan memprioritaskan menggerakkan Program Kampung Keluarga Berencana di Tahun 2019. Hal ini disampaikan Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN, H. Nofrijal, SP., MA tatkala menghadiri Pertemuan Pemaduan Perencanaan Program dan Anggaran KKBPK Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota, di PO Hotel Semarang, Jawa Tengah, Selasa (8/1) malam.

Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditransfer langsung dari pusat ke daerah disebut sebagai dukungan untuk menggerakkan Kampung KB meskipun besarannya pun terbatas.

“Yang paling prioritas sekarang adalah menggerakkan Kampung KB. Sementara di Kampung KB itu sudah ada dukungan DAK. Memang belum mencukupi, katakanlah hanya satu (Kampung KB –red) per Kecamatan”, kata Sestama.

Menyiasati keterbatasan anggaran tersebut, Sestama mengatakan agar memanfaatkan dana swadaya masyarakat maupun CSR.

“Saya melihat di Jawa Tengah ada Kampung KB Mandiri, ada Kampung KB yang dibiayai CSR, ada Kampung KB yang memiliki ‘bapak angkat’. Ini merupakan wujud sinergitas anatara pusat dan daerah”, lanjut Nofrijal.

Memasuki tahun politik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengalami penyusuaian. Dampaknya PAGU anggaran BKKBN pun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sestama menyebut bahwa penurunan anggran hampir mencapai 60 persen.

“Khusus BKKBN, sejak pagu indikatif dan pagu anggaran kami terpotong Rp 1,7 triliun. Dana yang tersedia di BKKBN untuk operasional hanya Rp 3,2 triliun” terangnya. Pihaknya memaklumi kebijakan ini guna mendukung pesta demokrasi yang akan dilaksanakan tahun ini.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Wagino, SH., M.Si menjelaskan bahwa jumlah Kampung KB telah melampai target 538 desa. Hal yang perlu dilakukan kini adalah melakukan evaluasi terlebih pelaksanaan Kelompok Kegiatan seperti BKB, BKL, BKR, UPPKS masih perlu ditingkatkan lagi. Kaper juga menekankan agar PKB rajin dalam melengkapi profil Kampung KB.

Bersamaan dengan pertemuan ini, dilaksanakan penandatanganan MoU dan Penyerahan Pokok-Pokok Kegiatan Program KKBPK Tahun 2019 yang bersumber dari APBD I antara Kepala Perwakilan dengan Kepala Dinas OPD KB se-Jawa Tengah.

PKB Diperlukan Di Daerah

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah menyatakan bahwa di beberapa wilayah, keberadaan Penyuluh Keluarga Berencana dibutuhkan dalam menganalisis pencapaian KKBPK. Terkait hal tersebut, pihaknya mempersilakan para Kepala OPD untuk mendayagunakan PKB.

“PKB yang golongan IV/a seandainya diperlukan di Kabupaten Kota untuk menganalisis dan mengevaluasi, Dinas dipersilakan untuk membuat surat tugas untuk melaksanakan tugas tersebut, tidak perlu memindahkan dari kecamatan ke kabupaten”.

Seperti diketahui, Penyuluh KB golongan IV/a lingkup kerjanya dapat membantu menganalisis KKBPK di tingkat Kabupaten, golongan IV/b lingkupnya hingga Provinsi sedang IV/c ke atas levelnya di tingkat nasional. Hal tersebut tertuang dalam Permenpan No. 21 Tahun 2018. BKKBN juga akan menempatkan CPNS PKB yang baru di daerah-daerah dengan jumlah sesuai kebutuhan wilayah.

Secara umum pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan konsolidasi dalam perencanaan program dan anggran KKBPK TA 2019 antara pengelola program di provinsi Jawa Tengah.  Kaper meminta agar segenap pelaksana program baik di provinsi maupun di daerah mengedepankan prinsip  pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien, tepat waktu dan tepat guna. Sebanyak 90 orang peserta hadir dalam pertemuan ini terdiri dari Kepala Dinas OPD KB berikut Sekretaris Dinas ditambah mitra kerja dan jajaran pimpinan di Perwakilan BKKBN Jateng. (BKKBN Jateng/Tatas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *