Pembagian Urusan Pemerintah dalam Program KKBPK untuk mencapai Sinergitas Pembangunan Pusat dan Daerah demi tercapainya Tujuan Nasional

logo-bkkbn(Pontianak, 8 Oktober 2015), Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat mengundang pembicara dari Biro Hukum, Organisasi dan Humas BKKBN pada acara Rapat Penelaahan Tahun 2015 dan Konsolidasi Perencanaan Daerah (KORENDA) Tahun 2015 di Hotel Orchardz A. Yani Pontianak. Dalam kesempatan ini Bapak Ahmad Fuadi selaku wakil dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas BKKBN menyampaikan materi Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Program KKBPK di Kabupaten/Kota.

Fuadi menyatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah satu urusan konkuren yang termasuk urusan wajib non pelayanan dasar. Oleh karena itu BKKBN dalam menjalankan program KKBPK tidak lagi menjalankan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetapi langsung berdasar pada NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria), karena SPM nya sudah melekat pada Kementrian Kesehatan.

Dalam penjelasannya Fuadi menerangkan bahwa ada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut terbagi dalam empat hal, pertama urusan pengendalian penduduk yang meliputi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dan penetapan perkiraan pengendalian penduduk. Kedua, urusan keluarga berencana yang meliputi penyusunan disain program, dan pengelolaan advokasi dan KIE pengendalian penduduk, pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB, pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi, pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakat dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB. Ketiga, urusan keluarga sejahtera, meliputi pengembangan disain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Keempat, standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB.

Fuadi menyatakan bahwa untuk memudahkan pelaksanaan pembagian urusan, maka akan dilakukan pemetaan urusan pemerintahan sebagai dasar untuk daerah dalam menetapkan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, serta dasar untuk pembinaan pusat ke daerah dalam pelaksanaan urusan wajib non yandas dan urusan pilihan secara nasional. Adapun pembinaan kepada daerah dalam pelaksanaannya, akan dikoordinasikan oleh Mendagri. Tujuan dari pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah untuk mensinergikan pembangunan pusat dan daerah demi tercapainya Tujuan Nasional. (rien)