PELATIHAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERKEMBANGAN KELUARGA BAGI TOKOH MASYARAKAT/

Pontinak, 3 Februari 2015
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat membuka Pelatihan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Perkembangan Keluarga bagi Tokoh Masyarakat/Adat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat di Aula Kencana Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat Jalan dr. Soedarso No. 1/A pontianak. Pelatihan ini dijadwalkan akan berlangsung selama empat hari yaitu tanggal 3 s/d 6 Februari 2015.
Pelatihan ini rencananya diikuti oleh dua puluh orang Tokoh Masyarakat/Adat yang berasal dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Barat wajib mengirimkan 1 orang Tokoh Masyarakat/Adat yang menjadi utusannya sebagai peserta pelatihan, kecuali Kota Pontianak yang mengirim utusannya sebanyak 4 orang dan Kabupaten Kubu Raya yang mengirim utusannya sebanyak 3 orang. Akan tetapi pada saat acara ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat Mustar, SE, MM, peserta yang hadir baru berjumlah 15 orang. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Kasubbid Program dan Kerjasama Bidang Pelatihan dan Pengembangan, ada tiga orang peserta yang sedang dalam perjalanan menuju Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat dan ada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Melawi, yang tidak dapat mengirimkan Tokoh Masyarakat/Adatnya untuk menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, total peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 19 orang, dari 12 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat berharap agar peserta pelatihan dapat mencari substansi baru dan mengungkapkan permasalahan terkait Program KKBPK di kabupaten/kota masing masing, dan sekaligus dapat memberikan masukan untuk mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Selain itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat juga berharap agar peserta pelatihan mengetahui dan memahami tujuan Program KKBPK yang tidak hanya sebatas pengendalian penduduk.
Lebih lanjut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Mustar, SE, MM, menjelaskan bahwa Program KKBPK mempunyai dua tujuan utama yaitu; Pertama, pelayanan kontrasepsi yang bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran, usia ibu saat melahirkan, dan jumlah anak yang dilahirkan dengan cara menghindari 4T yaitu Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat/Rapat dan Terlalu Banyak. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Adapun metode kontrasepsi yang sangat dianjurkan untuk digunakan oleh Pasangan Usia Subur (PUS) adalah Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang terdiri dari IUD, Implant, MOP dan MOW.
Kedua, merencanakan keluarga. Yang dimaksud dengan merencanakan keluarga dalam hal pelaksanaan Program KKBPK adalah merencanakan kapan menikah, jumlah anak yang diinginkan dan model pola asuh yang diterapkan dalam mendidik anaknya. Oleh karena itu, Program KKBPK tidak hanya dikhususkan untuk PUS tetapi juga untuk remaja (10-24 tahun) melalui PIK- R.
Masih menurut Mustar, kesertaan KB di Provinsi Kalimantan Barat hampir 66%, artinya ada tujuh dari sepuluh pasangan yang sudah menikah sudah ikut KB (menjadi peserta KB). Kesertaan ber-KB ini masih perlu ditingkatkan karena berdasar data proyeksi penduduk, dengan Total Fertility Rate (TFR) 2,6 jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat mencapai 4,78 juta jiwa pada tahun 2015.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat juga menyinggung Nawa Cita. Nawa Cita adalah sembilan agenda perubahan yang menjadi program prioritas dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pada butir kelima dari Nawa Cita disebutkan agenda prioritas berupa meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Kualitas hidup manusia Indonesia dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berdasar pada tiga pilar dasar yaitu ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
Berbicara mengenai IPM, Provinsi Kalimantan Barat menduduki peringkat ke-28 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Artinya secara nasional, IPM Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam kategori yang rendah jika dibanding dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi IPM Kalimantan Barat, salah satunya adalah tingkat pendidikan. Jika dilihat dari angka Rata-rata Lama Sekolah, maka angka Rata-rata Lama Sekolah di Kalimantan Barat adalah 6,7 tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa persentase penduduk Kalimantan Barat yang belum/tidak sekolah masih tinggi. Faktor yang ditengarai menjadi salah satu penyebab rendahnya angka rata-rata lama sekolah adalah masih minimnya jumlah sekolah yang ada di Kalimantan Barat.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang berhasil dihimpunnya, jumlah Sekolah Dasar di Kalimantan Barat berkisar 4 ribuan, SMP berkisar 2 ribuan, SMA 5 ratusan dan Perguruan Tinggi 43 buah. Angka ini tidak sebanding dengan banyaknya penduduk Provinsi Kalimantan Barat usia sekolah/remaja (10-24 tahun) yang berdasarkan hasil proyeksi berjumlah 2,3 juta jiwa. Sehingga wajar jika masih banyak penduduk Kalimantan Barat yang belum/tidak sekolah.
Disisi lain, Kalimantan Barat juga mengalami masalah yang cukup serius terkait kondisi remajanya. Berdasarkan hasil SDKI 2012, Kalimantan Barat menduduki peringkat pertama dalam hal kasus melahirkan diusia remaja. Dimana ASFR 15-19 tahun di Provinsi Kalimantan Barat adalah 104, artinya di Provinsi Kalimantan Barat telah terjadi 104 kelahiran hidup dari setiap 1000 ibu usia 15-19 tahun. Jumlah tersebut dua kali lipat lebih banyak jika dibanding ASFR 15-19 berdasar angka rata-rata nasional yang hanya 48.
Oleh karena itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat mengharapkan peran semua pihak termasuk peserta pelatihan Program KKBPK yang berasal dari Tokoh Masyarakat/Adat kabupaten/kota se-Kalimantan Barat agar dapat bersama-sama mensukseskan Program KKBPK (rin).