Menyoal proses P3D Penyuluh Keluarga Berencana

Pontianak.svg(Pontianak, 24 November 2015) Tim Kepegawaian dan Hukum Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat bersama Tim Biro Kepegawaian BKKBN Pusat, mendatangi Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana (BP2AMKB) kota Pontianak dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Pontianak. Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk melakukan inventarisasi data Penyuluh Keluarga Berencana.

Berdasarkan data yang ada di BP2AMKB dan data BKD Kota Pontianak, jumlah PKB kota Pontianak adalah 42 orang. Dari Empat Puluh Dua PKB tersebut, 40 orang diantaranya bertugas di 6 kecamatan yang ada di kota Pontianak dan 2 orang bertugas di BP2AMKB kota Pontianak. Setelah kami lakukan cross chek data tersebut dengan data yang telah dikirim ke Perwakilan BKKBN Provinsi, data tersebut memang benar adanya/valid.

Terkait dengan hal tersebut, jika merujuk pada SE Mendagri Nomor 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditujukan kepada Gubernur dan Walikota/Bupati diseluruh Indonesia, maka serah terima Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) PKB dilakukan paling lama 2 tahun (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 404). Hal ini berarti bahwa 42 PKB kota Pontianak tersebutdalam waktu paling lambat 2 tahun akan dialihstatuskan dari pegawai daerah (kota Pontianak) menjadi pegawai pusat (BKKBN).

Menindaklanjuti SE Mendagri tersebut, maka BP2AMKB dan BKD kota Pontianak telah melakukan inventarisasi data PKB yang bertugas di kota Pontianak dalam menghadapi pelaksanaan P3D. Hal ini terungkap dari pernyataan Sekretaris BPAMKB dan Sekretaris BKD kota Pontianak pada saat kami temui di ruang rapat BKD Kota Pontianak. Bahkan menurut informasi yang kami dapat dari Sekretaris BP2AMKB kota Pontianak, mereka tidak saja melakukan inventarisasi data PKB tapi juga melakukan penjajakan dari 42 PKB yang ada, terkait keinginannya untuk bersedia/tidak bersedia beralih status kepegawaiannya menjadi pegawai Pusat dan bukan lagi menjadi pegawai daerah TMT 1 Januari 2017. Dari hasil penjajakan tersebut terungkap bahwa ada beberapa PKB kota Pontianak (jumlahnya belasan orang) yang tidak mau beralih status menjadi pegawai pusat dalam hal ini BKKBN. Ada bebarapa alasan yang menyebabkan meraka tidak mau beralih status, salah satunya adalah karena takut dipindahkan ke kabupaten/kota lain yang jauh dari kota Pontianak, bahkan ada beberapa dari PKB tersebut yang takut akan dipindahkan ke Provinsi lain di Indonesia. Selain alasan tersebut, ada beberapa PKB yang menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup melaksanakan TUPOKSI PKB dengan alasan jenuh dengan pekerjaan lapangan dan ingin mencoba berkarir dijabatan fungsional umum.

Terkait dengan penjelasan tersebut maka Tim Kepegawaian dan Hukum Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat dan Tim Biro Kepegawaian BKKBN, meminta konfirmasi lebih lanjut dari Sekretaris BP2AMKB dan Sekretaris BKD kota Pontianak terkait dengan upaya yang sudah dilakukan dalam menghadapi beberapa PKB yang tidak mau dialihstatuskan menjadi pegawai pusat (BKKBN). Sekretaris BP2AMKB kota Pontinak menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat beberapa nama pegawai tersebut untuk kemudian diminta penjelasan lebih lanjut dan saat ini prosesnya masih berjalan. Hal ini juga dibenarkan oleh Sekretaris BKD kota Pontianak.

Saat mendapat penjelasan tersebut Tim Kepegawaian dan Hukum Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat dan Tim Biro Kepegawaian BKKBN mencoba menanyakan tentang tindak lanjut dari SE Mendagri Nomor 120/5935/SJTahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Tanggal 16 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota. Sekretaris BP2AMKB menyatakan bahwa pihaknya telah mendapat SE tersebut (download dari internet) tetapi pihaknya dan pihak BKD belum mendapat disposisi dari Walikota Pontianak terkait dengan hal tersebut. Akan tetapi dari pembicaraan yang kami lakukan seputar SE Mendagri tanggal 16 Oktober 2015 khususnya point 2 yang menyatakan bahwa “Untuk menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi/perpidahan personel yang beralih urusannya di internal provinsi dan kabupaten/kota, dan pengalihan barang milik daerah antar pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah”. Pihak BP2AMKB dan BKD Kota Pontianak mengaku baru menyadari adanya poin yang menyatakan bahwa PKB tidak lagi diperkenankan mutasi sejak 16 Oktober 2015. Hal ini tentunya akan menjadi permasalahan di kota Pontianak, mengingat dari hasil penjajakan BP2AMKB maupun BKD kota Pontianak terdapat belasan PKB kota Pontianak yang tidak ingin dialihstatuskan menjadi pegawai pusat (BKKBN) dan ingin mutasi menjadi pegawai fungsional umum agar tetap menjadi pegawai daerah. Tampaknya poin tersebut belum disadari oleh pihak BP2AMKB dan BKD Kota Pontianak, sehingga selama ini mereka masih beranggapan bahwa sebelum tanggal 31 Maret 2016 PKB yang ingin mutasi menjadi fungsional umum masih diperkenankan.

Menyadari hal tersebut maka, pihak BP2AMKB dan BKD Kota Pontianak menyatakan akan segera membuat laporan dan telaahan staf kepada Walikota Pontianak terkait hal tersebut. Selain itu, mereka juga akan mengkonsultasikan permasalahan tersebut kepada dinas terkait, BKN dan Mendagri untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tertutupnya kesempatan PKB untuk mutasi menjadi fungsional umum agar tetap menjadi pegawai daerah berdasar SE Mendagri tanggal 16 Oktober 2015 sebagaimana tersebut diatas. Menurut Sekretaris BKD kota Pontianak, hal ini penting untuk dilakukan karena apabila belasan PKB tersebut tetap dipaksakan untuk dialihstatuskan takutnya malah akan menjadi beban BKKBN karena jiwa mereka bukan lagi jiwa PKB, yang tentunya akan berpengaruh negatif pada produktivitas kerjanya.

Sebelum mengakhiri diskusi terkait pengalihan status kepegawaian PKB, Tim Kepegawaian dan Hukum Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat dan Tim Biro Kepegawaian BKKBN menjelaskan alasan pengalihan status kepegawaian PKB kepada BP2AMKB dan BKD kota Pontianak. Adapun alasannya adalah sebagai berikut: pertama, mewujudkan optimalisasi pengelolaan tenaga PKB/PLKB untuk memudahkan BKKBN menjalankan program, anggaran dan kebijakan Keluarga Berencana serta memudahkan BKKBN dalam pemberian fasilitas bagi PKB/PLKB yang mana akan diberlakukan sertifikasi bagi para tenaga penyuluh dalam penentuan kesejahteraan dan tunjangan kinerja. Kedua, mewujudkan optimalisasi penempatan tenaga PKB/PLKB, dimana tenaga PKB/PLKB biasanya berasal dari berbagai kabupaten/kota sehingga harapannya semua kabupaten/kota memiliki jumlah PKB yang memiliki rasio ideal (tidak menutup kemungkinan BKKBN kedepannya untuk mendapatkan formasi PKB dalam penerimaan CPNS). Ketiga, menghindari pengaruh politik lokal. Keempat, sebagai salah satu upaya mencapai salah satu visi misi dalam NAWACITA pemerintah yang terkait dengan “kependudukan” yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.(rien)