Mengenal Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan: Kalbar Peringkat 7 Nasional

(Pontianak-22/10) Dalam kajiannya tentang Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Pembangunan Manusia di Gunung Kidul, peneliti dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSSK) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta menyebutkan bahwa konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) atau dikenal dengan people centered development sebenarnya telah lama diperkenalkan dan telah menjadi cara pandang atau paradigma baru pembangunan. Hal itu dipertegas lagi dengan dijadikannya people centered development sebagai salah satu prinsip diantara 15 prinsip pembangunan, sebagaimana tercantum dalam ICPD Plan of Action 1994. Pengakuan terhadap konsep PBK juga muncul dalam berbagai konferensi internasional misalnya Earth Summit tahun 1992 dan the Summit of Social Development tahun 1995.

Untuk mengevaluasi apakah proses pembangunan sudah berwawasan kependudukan, telah dikembangkan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dengan melihat proses pembangunan dari lima dimensi utama yaitu Dimensi Partisipasi, Dimensi Keberlangsungan, Dimensi Pro rakyat, Dimensi Integrasi, dan Dimensi Kesetaraan. Indeks ini dapat digunakan sebagai indikasi apakah wilayah tersebut telah memasukkan aspek kependudukan dalam pembangunan yang dilakukannya selama ini atau tidak. Pemerintah selama ini menggunakan indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menilai keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah. Keberhasilan suatu pembangunan sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses pembangunan itu dilaksanakan.

Berdasarkan Pengukuran Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di Indonesia yang diumumkan pada Minggu (18/10/2015) oleh BKKBN, Bappenas dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM menunjukkan, posisi Kalimantan Barat menempati peringkat ke tujuh dengan nilai indeks 0,55. Sementara peringkat pertama ditempati oleh DIY dengan nilai indeks yakni 0,61. Menyusul peringkat kedua yakni Bali dengan nilai indeks 0,59, lalu Bangka Belitung, DKI Jakarta, dan Jambi dengan nilai indeks yang sama, yaitu 0,56.

Dalam siaran press media center PSKK UGM, Dr. Agus Joko Pitoyo, MA menjelaskan bahwa dalam konsep pembangunan manusia, IPM merupakan indikator untuk mengukur hasil atau output dari pembangunan. IPM memudahkan berbagai pihak dalam menilai keberhasilan pembangunan di masing-masing wilayah. Pada proses itu, diperlukan pula indikator untuk memantau dan mengevaluasi proses atau jalannya pembangunan. Sementara itu, IPBK adalah indikator untuk mengukur proses tersebut. Hal ini merupakan salah satu prinsip yang penting dalam penyusunan IPBK, mengingat IPBK hanya dapat digunakan apabila memiliki korelasi dengan IPM.

Pakar kependudukan dari UGM tersebut menjelaskan bahwa langkah pertama dalam penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah menentukan dimensi. Penentuan dimensi didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan, konsep pembangunan manusia, konsep pembangunan sumber daya manusia dan konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Setelah melalui identifikasi terhadap dimensi utama dalam konsep pembangunan tersebut, kemudian dilakukan uji public melalui serangkaian workshop yang melibatkan para ahli. Setelah kedua langkah tersebut dilalui, maka diperoleh lima dimensi sebagai kesepakatan yakni dimensi partisipasi, dimensi keberlangsungan, dimensi pro rakyat, dimensi integrasi dan dimensi kesetaraan.

Selanjutnya Joko Pitoyo menjelaskan bahwa dimensi partisipasi merupakan penterjemahan dari prinsip bahwa penduduk adalah pelaku pembangunan. Jika penduduk sebagai subyek, pelaku atau penggerak dari pembangunan, maka nilai luhur subyek tadi adalah partisipasi. Indikator penilaian terhadap partisipasi, kepedulian, dan keaktifan penduduk inilah yang perlu untuk diturunkan ke dalam variabel-variabel penyusun IPBK.

Sementara itu, dimensi keberlangsungan disarikan dari prinsip pembangunan berkelanjutan dan dimensi pro rakyat merupakan terjemahan dari prinsip penduduk sebagai obyek pembangunan dengan memasukkan tiga elemen dasar dalam indikator pembangunan manusia yang meliputi elemen ekonomi, elemen pendidikan dan elemen kesehatan.

Dalam dimensi integrasi, dimensi ini mewakili prinsip bahwa data-data kependudukan merupakan dasar utama bagi perencanaan kependudukan dan harus menjadi bagian integral dari sebuah perencanaan pembangunan. Dimensi terakhir yakni dimensi kesetaraan, dimana dimensi ini mewakili prinsip bahwa pembangunan kependudukan harus mengusung kesetaraan kepentingan baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Sumber gambar: http://cpps.ugm.ac.id

Sumber gambar: http://cpps.ugm.ac.id

Dari hasil kajiannya, Joko Pitoyo menambahkan bahwa angka minimal IPBK nasional yang sebesar 0,5 sebetulnya belumlah maksimal. Suatu indeks dapat disebut bagus apabila nilainya mendekati angka 1. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia juga belum optimal, masih dinilai setengah-setengah.

Selain membeberkan tentang perhitungan IPBK, Joko Pitoyo juga menambahkan bahwa mulai tahun ini Badan Pusat Statistik bertugas untuk mencari data-data baru yang diperlukan untuk menghitung IPBK yang rencananya indikator-indikator di dalamnya akan dilihat setiap dua tahun sekali.
Berdasarkan UU Nomor 52 Tahun 2009, ada tujuh prinsip dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dua di antaranya adalah integrasi kependudukan dalam pembangunan, yaitu kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan dan pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Atas dasar itu, disahkanlah Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 yang mengharapkan agar setiap kabupaten, kota maupun provinsi membuat GDPBK atau Grand Design Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana pembangunan di suatu wilayah telah berwawasan kependudukan.

Sumber:
Joko Pitoyo, A., Mengukur Pembangunan Kependudukan Melalui Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Modul Workshop. Pembangunan Berwawasan Kependudukan bagi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketua PSK Seluruh Indonesia, Yogyakarta 7-11 Oktober 2015.
Sukamdi, Joko Pitoyo, A., 2014. Kajian Relevansi IPBK Dan HDI. Jakarta: Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN.
http://cpps.ugm.ac.id/content/siaran-pers-proses-pembangunan-kini-bisa-terukur-ipbk-diy-tertinggi-nasional
http://jogja.tribunnews.com/2015/10/19/diy-raih-ipbk-tertinggi-se-indonesia?page=3