Inventarisasi Data Dampak Kependudukan: Langkah Awal Analisis Kependudukan

Ket foto: Shopiar Juliansyah, SE, MM, ketika memaparkan hasil inventarisasi data dampak kependudukan Kab. Sanggau

Ket foto: Shopiar Juliansyah, SE, MM, ketika memaparkan hasil inventarisasi data dampak kependudukan Kab. Sanggau

(Sanggau-20/10) Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh Koalisi Kependudukan Kabupaten Sanggau, tim menemukan beberapa hasil kajian yang dapat digunakan sebagai dasar analisis selanjutnya. Tim penyusun yang diketuai oleh wakil ketua II Koalisi Kependudukan Sanggau, Shopiar Juliansyah, SE, MM, menjelaskan bahwa dari hasil analisisnya terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber, ternyata dapat diinventarisir beberapa permasalahan terkait dampak kependudukan yang terjadi di Kabupaten Sanggau.

Shopiar Juliansyah yang akrab disapa pak Cecep ini menerangkan bahwa kajian yang dilakukannya bersama tim ini dilatarbelakangi kondisi bahwa kuantitas dan kualitas penduduk Kabupaten Sanggau yang serba minim (rendah), persebaran penduduk di 15 kecamatan sangat tidak merata, capaian usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk berpendidikan tinggi dan produkivitas kerja masih rendah, ledakan penduduk, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan laju pertumbuhan penduduk

Sementara itu, permasalahan dari sisi demografis yang dapat diinventarisir di Kabupaten Sanggau yakni masih terdapat perbedaan persepsi dan pemahaman tentang pentingnya program kependudukan dan KB bagi pembangunan berkelanjutan di daerah. Pemahaman yang beranggapan bahwa program kependudukan dan KB belum penting saat ini mengakibatkan kurangnya prioritas yang diberikan pemerintah daerah terhadap masalah kependudukan dan keluarga berencana.

Permasalahan kedua dari sisi demografis yakni kurangnya perhatian dan prioritas dari pemerintah daerah yang tercermin dari lemahnya lembaga yang menangani masalah kependudukan dan KB, belum disediakannya tenaga yang memadai (terutama penyuluh KB di lapangan), serta kurang tersedianya sarana, prasarana dan anggaran yang cukup untuk pengelolaan program di daerah. Masalah utama dari upaya peningkatan kesehatan atau penurunan angka mortalitas berkaitan dengan masalah akses dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk akibat dari kondisi geografis Kabupaten Sanggau yang memang sulit.

Permasalahan yang ketiga yakni adanya kendala utama dari persebaran penduduk adalah upaya menurunkan konsentrasi penduduk dari Kecamatan Kapuas, sedangkan pelaksanaan program transmigrasi lokal berkaitan erat dengan pilihan lokasi penempatan dan proses seleksi rekrutmen peserta. Hal tersebut dimaksudkan agar daerah-daerah yang potensial dapat berkembang sesuai harapan. Demikian pula halnya dengan urbanisasi yang masih tinggi, dengan kenyataan masih banyak penduduk-penduduk desa yang mencoba beradu keberuntungan dengan datang ke pusat kota walaupun mereka tidak dibekali dengan keterampilan yang memadai.
Sementara itu, permasalahan dari sisi non demografis (Kualitas Penduduk) yang berhasil diinventarisir di Kabupaten Sanggau yakni masih rendahnya tingkat kesehatan penduduk. Dalam hal kesehatan, yang menjadi sorotan bagaimana gambaran tingkat kesehatan yakni angka kematian bayi. Besarnya kematian yang terjadi menunjukkan bagaimana kondisi lingkungan dan juga kesehatan pada masyarakat Kabupaten Sanggau yang dihitung berdasar jumlah kematian setiap 1000 kelahiran per tahun.

Berikutnya yakni masih rendah tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Sanggau. Kesadaran masyarakat akan pendidikan di Kabupaten Sanggau masih tergolong rendah. Dari UU yang dikeluarkan pun terlihat bahwa wajib belajar penduduk Indonesia masih terbatas 9 tahun sementara negara lain bahkan menetapkan angka lebih dari 12 tahun dalam pendidikannya. Namun bagi Kabupaten Sanggau sendiri, angka 9 tahun pun belum semuanya terlaksana dan tuntas mengingat banyaknya desa-desa/daerah tertinggal yang masih belum terjangkau oleh berbagai fasilitas pendidikan. Dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tahun 2013 pun rata-rata pendidikan Kabupaten Sanggau masih pada angka 6,74 tahun. “Dari sini pun sudah terlihat bagaimana tingkat pendidikan di Kabupaten Sanggau masih rendah”, jelas Cecep.

Terakhir yakni dari sisi kemiskinan dimana tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Sanggau yang relatif banyak. Kemiskinan juga menjadi salah satu masalah yang melanda Kabupaten Sanggau. Walau Kabupaten Sanggau termasuk tingkat kemiskinan terendah di provinsi Kalimantan Barat yaitu 4,71 % menurut Data Statistik namun dalam kenyataannya lebih dari 20.400 jiwa Penduduk Kabupaten Sanggau masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Penyusunan tulisan yang dilakukan oleh Tim Koalisi Kependudukan Kabupaten Sanggau ini disesuaikan dengan kondisi eksisting Kabupaten Sanggau, dimana Kabupaten Sanggau memiliki dua kecamatan yang berbatasan dengan Malaysia yang notabene pembangunan ekonominya jauh lebih baik dari pembangunan ekonomi Kabupaten Sanggau. Kedua, Kabupaten Sanggau dihuni penduduk yang jumlahnya relatif sedikit (kurang) dibanding luas wilayah, dan sebagian besar bertempat tinggal di perdesaan, dan kondisi ketiga yakni penduduk Kabupaten Sanggau yang tergolong berstruktur umur muda dan potensial untuk meningkatkan tingkat fertilitas dengan angka sex ratio melebihi 100.

Dari hasil analisis tersebut, tim memberikan beberapa jalan keluar guna mengatasi permasalahan kependudukan yang ada. Solusi mengatasi jumlah penduduk dan pertumbuhannya adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Penguatan kelembagaan Keluarga Berencana melalui SKPD adalah dengan memunculkan kembali tenaga-tenaga fungsional/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana. Untuk mengatasi persebaran dan kepadatan penduduk diatasi dengan program transmigrasi khusus Kabupaten Sanggau yakni Transmigrasi Daerah Asal dengan memperbaiki Infrastruktur Permukiman Penduduk dan Program Pembangunan Komunitas Adat Terpencil. Hal ini didasari dengan pertimbangan bahwa jika mendatangkan Transmigrasi dari Luar Sanggau, lahan untuk transmigrasi dalam satu hamparan sangat terbatas mengingat sebagian besar lahan yang tersedia sudah ada perizinan investasi dan lokasi yang masih tersedia masuk dalam kawasan lindung. Selain itu, pembangunan lebih intensif di Kawasan Daerah Tertinggal dan perbatasan negara. Untuk meningkatkan kualitas penduduk dan mendekatkan mereka ke dalam akses Pendidikan, kesehatan dan ekonomi maka daerah-daerah desa tertinggal dan terisolir secara intensif dibangun sarana-prasarana dasar, jalan, jembatan, air bersih serta sarana pendidikan dan sarana kesehatan. Dalam paparan akhirnya, tim berharap bahwa dari hasil inventarisasi data kependudukan di Kabupaten Sanggau kali ini akan menjadi bahan ataupun batu loncatan dalam analisis berikutnya. (tan)