Evaluasi Penganggaran KB Wilayah dan Sasaran Khusus 2015

peserta-evaluasi-jalsus(Pontianak-20/8) Pasal 73 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu dan terjangkau masyarakat termasuk dalam pelayanan keluarga berencana. Untuk itu, pelayanan KB dan kesehatan reproduksi merupakan komponen pelayanan esensial yang wajib disediakan baik pemerintah pusat maupun daerah. Namun, pada kenyatannya belum semua pasangan usia subur (PUS) mendapatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang mereka butuhkan.

Menurut SDKI 2012, angka unmet need di Provinsi Kalimantan Barat masih cukup tinggi yakni 9,8 persen dan umumnya terjadi di wilayah tertinggal, terpencil dan wilayah sulit lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya fasilitas maupun tenaga kesehatan yang memenuhi syarat dalam memberikan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Oleh karenanya, diperlukan penggarapan yang terpadu dan komprehensif dengan mitra kerja dalam rangka mengurangi angka unmet need tersebut. Hal tersebut disampaikan PLH. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Muslimat, S.Sos, M.Si dalam acara pembukaan evaluasi penggarapan KB di wilayah dan sasaran khusus tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015, hari kamis ini (20/8).

Dalam sambutannya, Muslimat juga menyampaikan bahwa hasil pencapaian program KKBPK sampai dengan bulan Juni 2015 juga masih jauh dari target yang ditentukan. Kesertaan ber-KB Baru masih berada pada kisaran 30,72 persen dari total target 156.540 akseptor. Dari program ketahanan keluarga yakni program PIK Remaja, pencapaian juga masih rendah yakni 14 dari target 56 kelompok. Disamping permasalahan tersebut, PLH. Kepala juga menyatakan bahwa peserta KB di Kalimantan Barat masih didominasi peserta non MKJP. Untuk itu, melalui pertemuan ini PLH. Kepala berharap kepada mitra kerja untuk terus dapat memberikan motivasi kepada akseptor untuk beralih menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP dan tetap menjaga agar peserta tidak Drop Out dalam ber-KB.

Lebih lanjut PLH. Kepala menyatakan bahwa pihaknya tetap optimis sampai akhir tahun nanti, target-target yang telah ditetapkan akan tercapai. “Kalau pun tidak, minimal tetap sama dengan pencapaian program tahun sebelumnya”, ungkap Muslimat. Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atas permasalahan-permasalahan program yang mungkin ditemui di lapangan.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat perwakilan BKKBN Kalbar tersebut berlangsung mulai pukul 09.00 dan dilaksanakan dengan mengundang 35 orang peserta yang terdiri dari jajaran SKPD KB Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, unsur TNI, POLRI, Tim Penggerak PKK Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, Badan KB Provinsi dan mitra kerja lainnya. Selain diberikan materi evaluasi penggarapan KB di wilayah dan sasaran khusus tahun 2015, peserta juga diberikan materi tentang kebijakan dan strategi operasional KB/KR tahun 2015 serta materi terkait pengelolaan dan distribusi alkon dan non alkon.

Ahmad Muhammad, S.Sos., selaku ketua panitia pelaksana kegiatan menyatakan bahwa tujuan diadakannya kegiatan ini tidak lain adalah meningkatnya kesertaan KB masyarakat terutama dalam penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan ganti cara dari non MKJP ke MKJP dalam program KB dan Kespro khususnya di daerah Galciltas, Daerah Aliran Sungai, Pesisir pantai, kepulauan termasuk daerah kumuh miskin perkotaan yang diakibatkan hambatan ekonomi dan sosiokultural. (tan)