Depan > Index Berita > AUDIENSI KELEMBAGAAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN/KOTA DAN SERAH TERIMA TENAGA PENYULUH KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
AUDIENSI KELEMBAGAAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN/KOTA DAN SERAH TERIMA TENAGA PENYULUH KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Selasa, 20 Desember 2016

audiensi.jpg

Pontianak, 24 November 2016 Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat didampingi oleh Sekretaris dan Perwakilan Provincial Working Group Kalimantan Barat, menghadiri undangan audiensi Kelembagaan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota dan Serah Terima Tenaga Penyuluh  Keluarga Berencana di Ruang Rapat Assisten I Setda Provinsi Kalimantan Barat. Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Asisten I Kalimantan Barat Bapak Sumarno. Hadir juga dalam audiensi tersebut, anggota Tim Verifikasi Kelembagaan di Provinsi Kalimantan Barat antara lain; Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan, dan Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam pembukaan audiensi, Sumarno memaparkan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan KB merupakan  urusan bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Akan tetapi jika melihat situasi dan kondisi dilapangan, urusan tersebut agaknya cenderung kurang mendapat prioritas. Kondisi ini ditengarai karena program Pengendalian Penduduk dan KB merupakan program yang butuh pembiayaan yang besar dan tugasnya berat, sehingga akan memberatkan daerah dalam melaksanakan program tersebut. Selain itu,  terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), juga menyebabkan urusan Pengendalian Penduduk dan KB  menjadi perioritas yang kesekian.  Kentalnya nuansa politik di daerah juga menyebabkan urusan tersebut kurang mendapat prioritas. Lebih lanjut lagi, Sumarno menjelaskan bahwa pemerintah daerah lebih mengedepankan/memprioritaskan urusan yang berpotensi mendatangkan Pendapatan Asli Daerah di daerah.

Menanggapi pernyataan Assisten 2 Setda Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat Drs. Kusmana menyatakan bahwa pada dasarnya BKKBN tidak mengharuskan kelembagaan bidang Pengendalian Penduduk dan KB  berdiri sendiri manjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. BKKBN cukup memahami kemampuan APBD  dan SDM kabupaten/kota dan memaklumi apabila bidang Pengendalian Penduduk dan KB akan dimerger dengan  urusan lain yang serumpun berdasar peraturan per undang-undangan yang berlaku. Akan tetapi BKKBN berharap agar urusan pengendalian penduduk dan KB di kabupaten/kota tidak di merger dengan kesehatan. Sebagai informasi, sedikitnya ada 5 kabupaten/kota yang sebagaimana data usulan SOPD kabupaten/kota yang telah dilimpahkan kea

Lebih lanjut, Kusmana menyatakan  bahwa ada 3 hal yang diemban oleh bidang Pengendalian Penduduk dan KB yaitu; pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga. Apabila urusan Pengendalian Penduduk dan KB dimerger dengan urusan kesehatan, dikhawatirkan dalam pelaksanaan operasionalisasi kegiatan dilapangan hanya urusan KB saja yang dapat dijalankan. Adapun urusan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga tidak dapat dijalankan sebagaimana pengalaman yang pernah dialami oleh beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat diawal era otonomi daerah.

Kehawatiran Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat cukup beralasan, jika memperhatikan data  yang telah dihimpun Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat dari 14 (empat belas) Kepala SKPDKB se Kalimantan Barat sedikitnya ada 5 (lima) kabupaten/kota yang  diusulkan merger dengan kesehatan yaitu; Mempawah, Kota Singkawang, Kayong Utara, Bengkayang dan Sekadau. Jika memperhatikan data tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat sangat menyayangkan  adanya merger urusan KB dengan kesehatan di Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang, karena 3 (tiga) kabupaten/kota tersebut sebelumnya pernah mengalami kesulitan pelaksanaan program KB ketika dimerger dengan kesehatan pada awal era  otonomi daerah.

Menyikapi hal tersebut, Assisten I Setda Kalimantan Barat menghimbau agar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat berkirim surat kepada Bupati/Walikota untuk meminta penjelasan terkait adanya merger urusan KB dengan kesehatan. Selain berkirim surat, beliau juga meminta Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat mengadakan rapat koordinasi kelembagaan dengan mengundang kepala SKPDKB kabupaten/kota se Kalimantan Barat dan Bagian Organisasi kabupaten/kota se Kalimantan Barat. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk melakukan evaluasi usulan kelembagaan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten/kota. Khusus untuk 5 (Lima) kabupaten/kota yang mengusulkan merger urusan pengendalian penduduk dan KB dengan urusan kesehatan, sebaiknya dilakukan pertemuan khusus dengan memfokuskan pada pembahasan meminta penjelasan dari bagian organisasi kabupaten/kota dari 5 (Lima) kabupaten/kota terkait usulannya tersebut. Penjelasan akan difokuskan pada alasan melakukan merger bidang pengendalian penduduk dan KB dengan urusan kesehatan.  Selain penjelasan terkait hal tersebut, bagian organisasi kabupaten/kota juga dimintai komitmen bahwa dalam penyusunan SOTK tupoksi bidang pengendalian penduduk dan KB di kabupaten/kota, tetap menjalankan amanah Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam lampiran N yang berisi 3 aspek yaitu urusan Pengendalian Penduduk, KB dan Pembangunan Keluarga. (rien)