16 Desa di Kalimantan Barat sebagai pilot project kampung KB

Stagnasi pencapaian program dan semakin melemahnya implementasi Program KKBPK di lini lapangan menjadi beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus. Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan dan atas petunjuk Bapak Presiden RI, kemudian dirumuskan beberapa inovasi strategis penguatan Program KKBPK untuk periode 2015-2019 terutama untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah.

Sebagai langkah penguatan Program KKBPK 2015-2019, Presiden Republik Indonesia mengamanatkan BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019, dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah.

Dari hal tersebut kemudian disepakati agar BKKBN segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) sebagai salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota.

Menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi menetapkan 16 desa di 14 kabupaten/kota sebagai pilot project Kampung KB di Provinsi Kalimantan Barat. Keenambelas desa yang rencananya dijadikan pilot project kampung KB di Kalbar yakni Desa Dalam Bugis di Kota Pontianak, Desa Kepayang di Kabupaten Mempawah, Desa Sebadu di Kabupaten Sambas, Desa Jawai Laut di Kabupaten Sambas, Desa Tempatan di Kabupaten Sambas, Desa Tambatan di Kabupaten Sambas, Desa Mayasopa di Kota Singkawang, Desa Lumut di Kabupaten Sanggau, Desa Pawis Hilir di Kabupaten Landak, Desa Jagoi di Kabupaten Bengkayang, Desa Penjalaan di Kayong Utara, Desa Rawak Hulu di Kabupaten Sekadau (sudah dicanangkan tanggal 2 Februari 2016), Desa Mekar Sari di Kabupaten Kubu Raya, Desa Riam Tapang di Kapuas Hulu, Desa Makmur Abadi di Kabupaten Ketapang, Desa Menyumbung Tengah di Kabupaten Sintang dan Desa Sungai Mentoba di Kabupaten Melawi.

Menurut “Kamus Istilah Kependudukan dan KB” yang diterbitkan oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi BKKBN (2011), “Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Sementara itu, dalam Juknis yang dikeluarkan BKKBN, disebutkan bahwa Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah, Pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

Tujuan pembentukan kampung KB secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Secara khusus, pembentukan kampung KB bertujuan untuk meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait; meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan; meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern; meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja; meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok UPPKS; menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah; meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung; meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih; meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/kelompok doa/ceramah keagamaan) di kelompok PIK KRR/remaja; serta meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja/mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) di kelompok PIK KRR/mahasiswa dan seterusnya.

Diharapkan dengan terbentuknya kampung KB di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, bisa mendukung suksesnya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor lima yakni “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 untuk Dimensi Pembangunan Manusia pada Pembangunan Bidang Kesehatan dan Mental/Karakter (Revolusi Mental). Selain itu, enam sasaran strategis yang ditetapkan BKKBN untuk tahun 2015-2019 yakni menurunkan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk tingkat nasional dari 1,38 persen/tahun tahun 2015 menjadi 1,21 persen tahun 2019; Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019; meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) semua metoda dari 65,2 persen menjadi 66 persen; menurunnya unmet need dari jumlah PUS dari 10,6 persen tahun 2015 menjadi 9,91 persen tahun 2019; menurunnya ASFR dari 46 (pada tahun 2015) menjadi 38 per 1.000 perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada tahun 2019; serta menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur dari 7,1 persen tahun 2015 menjadi 6,6 persen tahun 2019 akan tercapai. Semoga.. (tan)

Referensi: Petunjuk Teknis Kampung KB, BKKBN 2015